Ludruk dan Pungli Polisi

Fahrudin Nasrulloh

Sebagai bagian dari beragam jenis bentuk kesenian yang bercokol kuat di wilayah Jawa Timur, ludruk merupakan kesenian yang melibatkan banyak anggota, sekitra 50-an lebih, di mana untuk konteks sekarang ketika tuntutan hidup dan pragmatisme semakin memepet eksistensi seniman dan imbasnya kreativitas mereka dalam berkesenian mengalami ketidakmenentuan. Belum lagi problem eksternal yang menggandoli ludruk tidak bisa disepelekan begitu saja. Salah satunya adalah perkara perizinan ke pihak aparatur Negara dan lebih khusus pada pihak kepolisian kala tanggapan ludruk digelar.

Pungutan liar? Saya sebut demikian, sebab entah hal itu sudah ada aturannya atau tidak, sungguh telah menjadi momok bagi grup ludruk dan apresiannya yang ingin menanggap ludruk. Kenyataan tersebut sudah sejak lama terjadi dalam hal ihwal perizinan yang dikelola secara terselubung. Alibi yang paling menohok adalah demi keamanan. Keamanan yang dijabar-tafsirkan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang dan mengundang kerumunan yang tidak terduga jumlahnya dan kemungkinan ekses yang diakibatkannya menjadi alasan yang sukar dibantahkan. Di situlah perizinan tanggapan ludruk prakteknya sangat memberatkan. Sebuah grup ludruk ketika ditanggap oleh si penanggap, maka ia akan diperhadapkan pada sederetan perizinan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan secara administratif menjadi perkara dan keruwetan yang kadangkala dibuat-buat seolah jadi problem serius. Semisal apakah grup ludruk yang ditanggap itu memiliki izin usaha atau telah tercatat nomor induknya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di daerahnya secara legal formal.

Memang pihak si penanggap yang menanggung beban semua ongkos atau pungli itu. Kita dapat memerinci bentuk pungutan tersebut: 25 ribu izin ke kelurahan, 25 ribu izin ke kecamatan, 25 ribu izin ke koramil, 25 ribu izin ke polsek. Kemudian ketika acara tanggapan ludruk berlangsung, dari pihak kepolisian akan mendatangkan personilnya demi keamanan sebanyak kira-kira 4 sampai 5 polisi. Masing-masing polisi ini akan meminta “pajak keamanan” atau “pajak gelap” kepada si penanggap. Besarnya 50 ribu untuk satu orang polisi. Demikian pula dari pihak koramil. Demikian pula dari pihak polsek. Demikian pula dari pihak satpol PP. Kesemuanya itu tergabung dalam satuan keamanan yang disebut PAM (Polisi Amanat Masyarakat). Kita bisa menghitung sendiri “total jendral” ongkos yang bakal dikeluarkan si penanggap. Tentu dengan catatan bahwa di setiap wilayah tanggapannya pun berbeda-beda pungutan gelapnya.

Dari sekian amatan saya di wilayah Jombang dan Mojokerto, si penanggap ludruk akan menanggung keseluruhan pungutan gelap itu antara 750 ribu sampai 1,5 juta. Belum lagi yang sifatnya khusus, misalnya jika sebuah grup ludruk menghadirkan bintang tamu kesohor, katakanlah Kartolo atau Kirun, maka khusus untuk memajaki si pelawak tersebut akan dipungut sekitar 500-an ribu. Angka ini juga bermacam-macam di saban wilayah yang berbeda, tergantung sejauh mana potensi masyarakat yang menonton atau potensi kemungkinan kerusuhan jika itu memang sering terjadi di daerah tertentu. Si penanggap kadang berembuk dulu dengan pimpinan ludruk soal pungli ini. Tak jarang pihak ludruk akan ikut membantu atau dipaksa patungan beberapa persen, seringkali 30 persen, untuk menambahi beban pungli tersebut, jika tidak si penanggap ada kemungkinan akan membatalkan tanggapan.

Biaya tanggapan ludruk sekarang bervariasi ongkosnya. Dan tiap grup ludruk punya patokan harga masing-masing. Umumnya paling minim 5 juta, hingga belasan juta. Patokan ini diperhitungkan atas perkiraan jarak tempuh di mana grup ludruk bermarkas dan di wilayah mana si penanggap tinggal. Lalu jumlah personil yang bebannya menjadi perhitungan tersendiri bagi pimpinan ludruk. Kemudian jenis panggung yang digunakan, memakai panggung biasa seperti panggung orkes dangdut ataukah dalam bentuk tobong (panggung lengkap dengan layar yang berlapis-lapis dan diorama khusus) juga sound systemnya. Misalnya ludruk Jombang, ketika yang nanggap masih di wilayah Jombang, ia akan memasang harga sekitar 7 sampai 8 juta. Jika di luar Jombang, maka bisa molor harganya. Biaya tanggapan dari luar kota biasanya si penanggap akan dimintai tambahan 2 juta sampai 2,5 juta.

Persoalan ludruk sebagai kesenian dengan sendirinya mengalami perubahan yang siknifikan dengan hiburan modern dan derasnya pengaruh televisi. Masyarakat jadi enggan menanggap ludruk apabila biaya yang dikeluarkan sebesar yang digambarkan di atas. Biaya 15 juta sampai 20-an juta setidaknya membayang-bayangi mereka. Grup ludruk juga dihantui pungli tersebut. Hal mendasar yang dipahami masyarakat adalah bahwa segala apa yang dijalankan polisi merupakan suatu tanggung jawab pengabdian kepada warga dan karena itu mereka digaji oleh Negara. Kita membutuhkan kejelasan dan transparansi dari pihak pemerintah, lebih khusus pemerintah daerah untuk merembukkan persoalan ini. Melalui DPRD misalnya. Upaya menjembatani dan mencari solusi dengan mempertemukan kaum seniman ludruk dengan instansi pemerintah sehingga dihasilkan suatu peraturan yang sama-sama dimengerti dan tidak merugikan seniman ludruk dan masyarakat.